BOGOR * PRIBUMIBANGKIT.COM ]] Untuk mengurangi risiko banjir dihilir Sungai Citarum, Kementerian PUPR membangun bendungan Cibe’et dan Cijurey Kabupaten Bogor. Kehadiran kedua bendungan nantinya diharapkan dapat mengurangi titik-titik rawan banjir yang berada di Kabupaten Bekasi dan Karawang.
“Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir dihilir Sungai Citarum. Yakni seperti di kawasan Muara Gembong, Bekasi dan Karawang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendungan Cibe’et dan Cijurey di Bogor beberapa bulan lalu (Dari Sumber Beberapa Medial).
“Kami berharap masyarakat mendukung pembangunan kedua bendungan ini. Nantinya akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul dihilirnya,” kata Menteri.
Sesuai kontrak berjalan, pembangunan Bendungan Cibe’et dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema Multi Years Contract, nilai kontrak Bendungan Cibe’et sebesar Rp.5,5 T, Cijurey Rp.3,7 T.
Besarnya tampungan air kedua bendungan ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen. Bendungan bisa dimanfaatkan untuk mengairi irigasi seluas 1.000 ha dan sawah eksisting 1.037 ha, serta menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di Saluran Tarum.
Namun sampai saat ini fakta dilapangan jauh berbeda, hasil investigasi dilapangan Ketua LSM PENJARA Romi Sikumbang menerangkan bahwa laju pekerjaan bendungan Cibeet baru berkisar 2 % sedangkan perusahaan itu sudah masuk sejak september 2023, dikarenakan masih terkendala dalam pengadaan lahan.
Ini adalah bukti dugaan tidak profesionalnya kinerja PPK lahan dan BPN Kabupaten Bogor dalam menangani masalah dilapangan.
Ini adalah proyek besar ga bisa dikerjakan oleh orang- orang yang kami duga tidak berkompeten atau tidak profesional dilapangan. PPK lahan dan BPN harus bertanggungjawab atas belum terlaksananya progres pengadaan lahan yang diduga mengakibatkan penghamburan uang operasional negara dan mengakibatkan perusahaan dirugikan atas kendala tersebut.
LSM Penjara mendesak pemerintah melalui bbws untuk segera mengambil keputusan terhadap kinerja satker lahan, sehingga kendala ini tidak membuka ruang kepada pada spekulan untuk bermain di lapangan.
” Sementara itu kami konfirmasi kepada pihak Humas BBWS untuk menggelar audensi kami LSM Penjara, namun sampai ini belum ada jawaban, seolah – olah Humas BBWS tidak respon terhadap kritisi kami dari aktivis, padahal bendungan itu dibangun dengan menggunakan uang negara, uang masyarakat, bukan uang Bapak Moyangnya,” tegas Romi dengan nada geram. (Indri)
